PROGRAM POLICY IMPLEMENTATION CHILD FRIENDLY DISTRICT
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289
Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. In SAGE Publication.
Fadly, M. R. (2018). Pengaruh Koordinasi dan Moral Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Agung Jaya Abadi Medan. Pemutusan Hubungan Kerja, 1, 1–12.
Haq, M. I. (2017). Quo Vadis Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman. Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1172
Islamy, I. (2014). Definisi dan Makna Kebijakan Publik. ADPU4410/Modul 1. https://doi.org/http://repository.ut.ac.id/3993/1/ADPU4410-M1.pdf
Kamal, M. B. (2015). Pengaruh Kepemimpinan dan Pengawasan Terhadap Disiplin Keja Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III. 5(1), 61–70. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjimb.v15i1.967
Kamus Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Katili, A. Y. (2016). Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Operasi Pria (MOP) di Kabupaten Boalemo. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 3(1), 25–33.
Katili, A. Y., & Kamaru, I. (2018). Transparansi Pemanfaatan Dana Bantuan Oleh Badan Ta’mirul Masjid Asshabirin Di Desa Ilohuuwa Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 5(1), 35–43.
Kominfo_Humas. (2018). Kabupaten Jombang Menerima Penghargaan KLA dan SRA 2018. Dinas Komunikasi Dan Informatika.
Manzilati, A. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi. Jurnal Visi Komunikasi.
Manguleta, R., Tahir Arifin, Kamuli S. (2021). Implementing The Fingerprint Electronic Attendance Policy In The Limboto Subdistrict Head Office Gorontalo District. Public Policy Journal, 1-9. doi:10.37905/ppj.v2i1.607
Moleong. (2011). BAB III Metodologi Penelitian. Http://Repository.Upi.Edu.
Nugroho, F. S. (2014). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Analisis Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Rembang). Digilib.Uns.Ac.Id.
Nugroho, R. (2006). Kebijakan Publik Untuk Negara - Negara Berkembang. In Kebijakan Publik Untuk Negara - Negara Berkembang.
Pariono, A., Katili, A. Y., & Imran, M. (2020). Analisis Implementasi Pelayanan PDAM Unit Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 7(2), 132–145. https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v7i2.136
Pasolong, H. (2012). Metode penelitian administrasi publik. Bandung: Alfabeta.
Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. Indonesian Journal of Criminology.
Perda Kabupaten Gorontalo. (2015). Perda No. 2 Tahun 2015_Perlindungan Anak. 3(2), 54–67.
Reisdian, R. (2013). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya.
Said, M. R., Murtono, M., & Utaminingsih, S. (2017). Implementasi Kota Layak Anak di Kabupaten Demak. Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan. https://doi.org/10.24176/re.v8i1.1795
SATPOL-PP. (2015). PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Issue 005036).
Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi. In Bumi Aksara.
Tangkilisan, N. H. (2005). Manajemen Publik. In PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Wibawa, S. (2012). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif.
Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Peraturan dan Perundang-Undangan:
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.
Peraturan Menteri Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
DOI: http://dx.doi.org/10.37905/ppj.v4i2.2108
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Editorial Office of Public Policy Journal; Program Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Jendral Sudirman Street, Number 6, Gorontalo City, Gorontalo Province 96128, Indonesia. Telp. +628114390095; +6281340097196 (Call/SMS/WA) E-mail: public_policy_journal@ung.ac.id
____________________________________________________________________________________________________________
INDEXING: