KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PRESPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI KOTA GORONTALO)

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan (1) secara sistem maupun secara teknis, pilkada
secara demokratis menjadi dambaan akan berlangsung aman dan sukses, justru
sebaliknya jauh dari harapan masyarakat untuk mendapatkan terpilihnya wali kota
Gorontalo devinitif tepatnya tanggal 28 maret 2013, terjadi pendiskualifikasian
pada kontestan tertentu sehingga menjadi sumber konflik. Konfliknya sangat
panjang,menguras tenaga dan pikiran, pembiayaan begitu besar, isu disintergrasi,
intervensi dan lain sebagainya yang berimplikasi pada pelayanan tidak maksimal.
(2) faktor-faktor yang mempengaruhi konflik pilkada di Kota Gorontalo yakni (a)
faktor intervensi dan konfigurasi politik,(b) sumber daya manusia, (c)
ketergantungan finansial pada Pemda, (d) lemahnya indepedensi KPUD.

Kata Kunci: Konflik, Pemilu Kada, Undang-Undang No 32 Tahun 2004