Legal Protection For Children in The Womb Outside Of Legal Marriage

Susanti I. Botu

Abstract


This article explains the law on children out of wedlock or children out of wedlock that are legitimate. Initially, the laws and regulations in Indonesia only regulated the status of legitimate children, because based on a legal marriage, all rights are attached to the rights of children. Meanwhile, children out of wedlock or children out of wedlock are only entitled to civil law protection from the mother's side or the mother's family. As it happened, the legal change above is an implication of the Constitutional Court Decision No. 46/PPU Vlll/2010, which equates legal status between legitimate children and children outside of wedlock in relation to civil rights. This provision provides a difference in legal treatment of children born out of wedlock and children born from legal marriages. This is contrary to Article 28B Paragraph 2 of the 1945 Constitution, that: "Every child has the right to survive, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination. And the problem in this research is how is the legal protection? children in the womb outside of legal marriage. The purpose of this research is to evaluate the existing legal norms in the field of protecting the civil rights of children outside of marriage.


Keywords


Legal Protection; Children; Womb outside; Marriage

Full Text:

PDF

References


Aryanto, Ahmad Dedy. 2016. “Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia.” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 10 (1): 122–34.

Azlany Prianda, Aulia. 2022. “Hak-Hak Perdata Anak Diluar Kawin Yang Keberadaan Ibu Kandungnya Tidak Diketahui (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Medan).” UMSU.

Dalise, Waren K. 2019. “Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata.” Lex Privatum 7 (2).

Djumikasih, Djumikasih. 2013. “Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-VIII/2010 Terhadap Akta Kelahiran Anak Luar Kawin.” Arena Hukum 6 (2): 204–17.

Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto. 2021. “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” AS-SYAMS 2 (1): 12–21.

Handini, Wulan Pri. 2019. “HAK KONSTITUSIONAL ANAK DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010.” Jurnal Legislasi Indonesia 16 (1): 107–16.

Isra, Saldi. 2014. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 11 (3): 409–27.

Konoras, Isyana K. 2013. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia.” Jurnal Hukum Unsrat 1 (2): 44–58.

Kuspraningrum, Emilda. 2006. “Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.” Risalah Hukum, 25–32.

Latumahina, Rosalinda Elsina. 2019. “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin.” UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Mahmud, Marzuki Peter. 2017. “Penelitian Hukum Edisi Revisi.” Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Martinelli, Ida. 2017. “Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 1 (2): 308–28.

Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Pustaka pelajar.

Nur, Fatikhatun. 2014. “Pandangan Aktivis Perempuan Dan Anak Kota Dan Kabupaten Malang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Nurhadi, Nurhadi. 2018. “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR KAWIN.” Jurnal Yudisial 11 (2): 243–65.

Nurhayati, Bernadeta Resti. 2019. “Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Ganesha Law Review 1 (1): 55–67.

Pancasilawati, Abnan. 2014. “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin.” FENOMENA 6 (2): 171–216.

Putra, Luthfan Adhi. 2018. “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DALAM PENERIMAAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” Universitas Mataram.

Rahmi, Atikah, and Sakdul Sakdul. 2017. “Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010.” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 1 (2): 264–86.

Samangun, Christina, and Siti Rofiko. 2016. “TINJAUAN YURIDIS TENTANG RELEVANSI STATUS HUKUM KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT KEWAR1SAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.” PATRIOT, 90–117.

SUGIHARTO, UNGGUL SUGIHARTO UNGGUL. n.d. “KONSTRUKSI HAM NASIONAL: Kajian Aliran–Aliran Pemikiran Hak Asasi Manusia Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Politika: Jurnal Ilmu Politik 4 (1): 59–68.

Sujana, I. Nyoman. 2015. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Aswaja Pressindo.

Syafuri, B. 2018. “Membangun Demokrasi Dan Perlindungan HAM.” Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan 9 (2): 1–30.

Tahamata, Lucia Charlotta Octovina. 2015. “Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia.” Sasi 21 (2): 57–65.

Tijow, Lusiana. 2010. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Teriiadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Pbrkawinan Yang Sah.” Jurnal Legalitas 3: 79–90.

Wardana, Ardian Arista. 2017. “Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah.” Jurnal Jurisprudence 6 (2): 160–65.

Wibowo, R. Tetuko Aryo, and Thohir Luth. 2020. “Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dalam Kawin Hamil.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 5 (2): 233–40.




DOI: http://dx.doi.org/10.56591/dlj.v2i2.1769

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Susanti I. Botu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.