Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris
Abstract
Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pasal 16 angka 1 (a) dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Karena tugas-tugas kaedah hukum umum adalah pemberikan kepastian hukum (certainty) dan kesebandingan hukum (equity), maka pembahasan pertanggung jawaban Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik harus dapat menciptakan ketentuan-ketentuan yang tidak saja menimbulkan kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat luas, tetapi yang sekaligus dapat memberikan ketenangan dan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya dengan perjanjian rekanan dengan bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dan bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum terrier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan merode analisis yuridis kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Kepastian Hukum menurut Hans Kelsen serta Teori Kewenagan menurut Prajudi Atmosudirjo. Dari hasil penelitian Kemandirian Notaris Dalam Perjanjian Kerja Sama Rekanan Bank Dan Pelaksanaan Terkait Dengan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Perjanjian rekanan antara Bank dengan Notaris mempengaruhi kemandirian Notaris dalam membuat akta otentik dikarenakan dalam perjanjian rekanan tersebut Notaris diharuskan untuk mengikuti seluruh kehendak Bank untuk membuat akta otentik. Terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Notaris secara sengaja dengan penuh kesadaran dalam merencanakan perbuatan penipuan yang menimbulkan kerugian, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban secara asministrasi. Selain itu dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum terhadap Kitap Undang-undang Hukum Pidana yang melakukan perbuatan pemalsuan akta kuasa yang menyebabkan pelanggaran hukum tindak pidana penipuan atau turut serta dalam melakukan perbuatan melawan hukum.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta,
Abdulkadir Muhammad ,Etik Profesi Hukum, cet3, Citra Aditya Bakti, Bandung,
Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan
Pembiayaan, edisi revisi, Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2004
A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung, 1983.
A.Qirom Syamsudin, Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya,
Liberty, Yogyakarta, 2005,
B. Arif Sidharta, Terjemahan Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, Tentang Apakah
Teori Hukum Itu, Mandar Maju, Bandung, 2000.
Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit,
Kamus Istilah Hukum, JalaPermata Aksara, Jakarta, 2009.
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Inter Media, Jakarta, 1995
Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Secara Murni Dan Konsekwen,
Pidato Pengenalan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996
Didi Santoso, Tanggung Jawab Notaris Dalam Setiap Pembuatan akta Yang Memuat
Dua Perbuatan Hukum ( Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.
K/PDT/1996) Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas
Diponegora, Semarang, 2009
Eman Rajaguguk, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung ,
G.H.S. Lumban Tobing ,Peraturan Jabatan Notaris, cet 3, Erlangga, Jakarta, 1983.
------------------------ , Pengaturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1991
Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia : tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, cet 1, Refika Aditama,
Bandung, 2008,
-------------------------,Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama,
Bandung, 2013,
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, St Paul Minn West Publishing. Co.
Boston, Ridwan H.R. Op.Cit, 1991
Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum, Ananta,
Semarang,
Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya
Bakti. Bandung, 2001.
J.Satrio, Hukum Perjanjian, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Citra
AdityaBakti, Bandung, 2005,
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Muhammad Adam, Notaris dan Bantuan Hukum,Sinar Baru, Bandung, 1998,
Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk
Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektualâ€, Ringkasan
Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, FE UI, Jakarta, 1996.
M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,
`
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1976
Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2003,
R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Edisi revisi, Alumni
Bandung,2006,
R. Subekti, Aneka Perjanjian, cet X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet 39.
Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Raja
Grafindo Persada,Jakarta,1993
I Ketud Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuanketentuan
Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Perjanjian, Udayana
Universitas Press. Denpasar, 2014,
Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta1982.
Ridwan, HR., Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia : Dulu,
Sekarang, dan Di Masa Datang, cet1. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu,
Surabaya, 1987.
Philipus M Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, (sebuah studi
tentang prinsip-prinsip penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi), Peradaban,
Surabaya, 2007.
Poesoko Herowati. Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik
Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT). Yogyakarta ; Penerbit
LaksBang PRESSindo.2007.
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984
Rahmat Usman. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta. PT. Gramedia
Pustakla Utama. 2001
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam
Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997.
Rimsky K. Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Gramedia
Pustaka Utama Jakarta, 2005
Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir,Revika
Aditama, Bandung, 2006.
Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
Salim, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Sinar Gafika,
Jakarta, cet 4, 2008
Satjipto Raharjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang
Berubahâ€, Jurnal Masalah Hukum, 1993.
Septarina Budiwati, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Pendekatan
Filosofis, Publika Ilmiah, Surakarta, 2014,
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi
UGM, Yogyakarta, 1978.
Supriyadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan
Singkat, Cet. 6, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2003.
Soerjono Soekanto,Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Ind-Hil-Co,
Jakarta.
Soetarjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Liberty,
Yogyakarta, 1986
S.j. Fockma Andrea, Rechgeleerd Handwoorddenboek, BIJ JB. Wolter Uitgevermaat
Schappij, N. V. Gronogen, Jakarta, 1951.
Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan dan
Jaminan Perorangan, 1980, Liberty, Yogyakarta
Subekti, Hukum Acara Perdata, 1989, Bina Cipta, Bandung.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 1998, Liberty Yogyakarta
Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Tan Thong Kie,Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, cet1, Ichtiar Baru
Van Hoeven, 2007.
Wahyu Wiriadinata, Moral dan Etika Penegak Hukum, Vilawa, Bandung, 2013,
Widijono,Tanggung Jawab Dan Sanksi Hukum Terhadap Notaris Pada Pembuatan
Akta Perjanjian Kredit Perbankan, Program Magister Kenotariatan
Universitas Indonesia, Tahun 2008.
Waode Fajriani,“Penegakan Kode Etik Notaris Yang Menjadi Rekanan Bank Terkait
Syarat Yang Ditentukan Perbankanâ€, Program Magister Kenotariatan,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,Tahun 2019.
Ayu Alwiyandari, “Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang
Ditentukan Oleh Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik
Jabatan Notaris) â€, Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam
Indonesia, Yokyakarta,Tahun 2018.
Zulhendrawan, “Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Notaris Ditinjau Dari
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris†Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok,
Tahun 2010.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No.
;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tetang Perubahan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan LN 1998 No. 182.TLN No, 3790.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tetang tentang Perbankan LN 1992 No.
TLN No, 3472.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbanka Notaris Nomor 2 Tahun 2014.
Indonesia,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan LN Tahun 1998 No. 182,
TLN No. 3790
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/177/KEP/DIR tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Undang-undang Hak Tanggungan
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasai Manusia Repubublik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
Kode Etik Notaris, Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), Surabaya 13-16
November 1974;
Kode Etik Notaris, Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), Banung 127 Januari 2005;
Kode Etik Notaris, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris
Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015;
Herlien Budiono, “Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No.
Tahun 2004 (Dilema Notaris diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)â€,
Renvoi, No. 4.28.III, 3September 2005, hlm. 33-37.
Perlindungan Hukum Dan Sarana Perlindungan Hukum,
http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/,
Diakses 03/04/2020.
Satjipto Raharjo, “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang
Berubahâ€, Jurnal Masalah Hukum, 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.2.525-538.2022
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats
Publisher:
Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Soedirman No. 06 Gorontalo 96128 e-mail:Â jurnaldikmas@ung.ac.id